BANJARBARU - Dalam rangka kunjungan kerja, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melakukan pengecekan dan pelepasan Distribusi Logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 di Jalan Guntung Paikat, Kelurahan Kemuning, Jumat (18/4/2025) sore.
Suasana di gudang logistik tampak dipenuhi kotak suara dan terdapat 4 mobil pikap siap melakukan pengangkutan untuk distribusi ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terlihat dijaga ketat oleh jajaran personil kepolisian dari Sabhara menggunakan alat senapan.
Tampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin; Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa; Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono; Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan; Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Inf Ilham Yunus dan jajaran Forkopimda Banjarbaru lainnya.
Turut hadir juga Penjabat (Pj) Wali Kota Banjarbaru, Subhan Nor Yaumil didampingi Pj. Sekda Banjarbaru, Sirajoni; Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera; Dandim 1006 Banjar, Letkol Kav Zulkifer Sembiring dan Kapolres Banjarbaru, AKBP Pius X Febry Aceng Loda.
Pada pukul 17.00 WITA, rombongan Gubernur H. Muhidin beserta jajaran forkopimda tiba di lokasi gudang logistik. Tak lama, Wamendagri Bima Arya turut dari mobil dan disambut hangat dalam kunjungan kerjanya.
Selanjutnya, Gubernur H. Muhidin bersama Wamendagri, Bima Arya dan Ketua KPU RI, M. Afifuddin melakukan monitoring ke TPS 8 dan TPS 19 di kawasan Kemuning, Banjarbaru. Kemudian, berdialog dengan Ketua KPPS dan anggota penyelenggara PSU dalam kesiapan jelang H-1 pelaksanaan.
“Bagaimana kesiapan logistik dari kotak suara dan daftar pemilih tetap (DPT) di daerah sini,” tanya Gubernur H. Muhidin disela meninjau.
Kedua TPS yang ditinjau Gubernur H. Muhidin bersama Wamendagri, Bima Arya dan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin telah siap melaksanakan Pilwali 2025. Dalam tinjauannya, mereka membawa logistik berbungkus kantongan plastik besar yang kemudian membukanya satu per satu di TPS.
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan terkait PSU juga turut dilaksanakan pada seluruh daerah di Indonesia, sebagaimana sejumlah gugatan di MK dikabulkan maka penyelenggaraan harus dikawal dengan baik.
“Seluruh mata tertuju pada Banjarbaru. Dalam catatan Kemendagri, ada 24 penyelenggaraan PSU di Indonesia dengan anggaran biaya 700 Milyar dan tentu ini uang rakyat kembali ke rakyat, kemudian memberikan manfaat ke masyarakat,” ungkap Bima Arya.
Oleh karena itu, Wamendagri Bima Arya mengapresiasi jajaran penyelenggara KPU dan Bawaslu, serta seluruh instansi yang terlibat. Dalam kesempatan itu, dia berharap penyelenggaraan ini berjalan lancar dan tidak ada gugatan setelahnya.
Bima Arya ingin tidak ada pelaksanaan PSU di atas PSU lagi. Sehingga, menurutnya gugatan itu tidak ada lagi di pengadilan MK, sehingga demokrasi berjalan dengan baik.
“Tata kelola politik pemerintahan menyukseskan program kementerian dan Bapak Presiden RI. Sehingga, program kepala daerah turut berdampak ke masyarakat dan jangan sampai, PSU ini terlambat ke belakang,” pungkasnya.
Adapun Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menjelaskan terkait penyelenggara yang diambil oleh KPU Provinsi di sejumlah daerah, yaitu Banjarbaru dan Palopo. Demikian, menurutnya keputusan dari KPU Pusat dalam menangani fenomena masalah yang ada di daerahnya.
“Apa yang dilakukan oleh KPU adalah maksimal pada hari ini. Dan telah dilakukan pada hari ini, besok dan kemarin merupakan keteguhan dalam melaksanakan konstitusional,” terang Mochammad Afifuddin.
Dalam kesempatan itu, Afifuddin mengungkapkan sebanyak 8 tempat PSU berdasarkan keputusan MK yang harus dilaksanakan serentak. Ketua KPU RI pun memilih Kota Banjarbaru sebagai tempat peninjauannya di antara provinsi lain.[adv]
Tags
pemprov kalsel
