PELAIHARI - Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Tanah Laut (Tala) kembali menjadi sorotan. Pemerintah daerah menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan pribadi atau aib keluarga yang harus disembunyikan, karena dampaknya dapat merusak masa depan korban dan generasi penerus daerah.
Penegasan itu disampaikan Tala Laut H. Rahmat Trianto saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan di Gedung Sarantang Saruntung, Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tala menyoroti masih banyaknya kasus kekerasan, terutama pelecehan seksual terhadap anak, yang tidak berlanjut ke ranah hukum. Banyak korban maupun keluarga memilih diam karena khawatir dianggap mencoreng nama baik keluarga, sehingga penyelesaian kasus sering berakhir melalui mediasi tanpa memberikan efek jera kepada pelaku.
“Permasalahan ini seringkali tidak berani dilaporkan karena dianggap aib. Akibatnya, banyak kasus hanya berakhir dengan mediasi, padahal ini adalah masalah serius yang merusak masa depan anak-anak kita,” tegas Bupati Tala.
Kondisi tersebut tercermin dari data yang dimiliki pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 64 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Tanah Laut. Sementara hingga pertengahan tahun 2026 atau sampai Juni, jumlah kasus sudah mencapai 35 kejadian yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Kasus yang muncul pun tidak hanya berkaitan dengan kekerasan seksual. Pemerintah daerah mencatat adanya berbagai bentuk kekerasan lain seperti perundungan (bullying), tekanan psikologis, hingga perilaku menyimpang yang berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan anak.
Menurut Rahmat, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Ia menegaskan bahwa keberhasilan membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari keberhasilan memberantas narkoba, tetapi juga dari kemampuan menjaga anak-anak agar tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah, sekolah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, hingga masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Edukasi kepada masyarakat, pendampingan korban, serta penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi langkah penting untuk menekan angka kekerasan di daerah.
“Mari kita introspeksi. Jangan sampai kita sebagai penyelenggara pemerintahan justru lalai. Kita harus berkolaborasi untuk memberikan pendampingan psikologis, penegakan hukum yang konsisten, dan pencegahan sejak dini agar anak-anak kita tidak kehilangan rasa percaya diri dan masa depannya,” pungkasnya.
Melalui komitmen bersama yang ditandatangani dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) berharap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak serta perempuan dapat berjalan lebih optimal, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan.[lastri]
Tags
tanah laut
