SAMARINDA - Ketua Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menanggapi masalah yang dialami Badan Usaha Milik Deerah (BUMD) PT Listrik Kaltim dengan mitranya PT Cahaya Fajar Kaltim (PT CFK). Kabar terakhir menyebut perusahaan tersebut terlilit hutang ratusan miliar, sehingga menyebabkan deviden Rp5,4 miliar kepada Perusda tidak disetor.
Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi masalah keuangan daerah akan terus memonitor kasus PT CFK yang belum bisa membayar piutang dan menyetor deviden ke BUMD listrik.
“Kita meminta Badan Pengawas Keuangan Pembangunan untuk mengaudit secara keseluruhan terhadap PT CFK dan dari hasil audit itu, kita berharap ada temuan data dan fakta yang jelas tentang kondisi perusahaan tersebut,” kata pria yang sering disapa Nidya itu beberapa waktu lalu.
Dengan begitu, Nidya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera merilis kapan dan seperti apa hasil auditnya agar menjadi bahan untuk mengambil keputusan mengenai nasib saham Perusda.
“Kalau kerja sama tidak menguntungkan, ya cari alternatif lain. Audit ini untuk mendeteksi penyakitnya apa? Sehingga kita tahu obat apa yang harus diberikan,” ujarnya.
Keterangan yang beredar menyebutkan, para direksi Perusda Kelistrikan mengalami masalah keuangan sejak setahun terakhir. Bahkan akibat tidak adanya deviden, membuat para direksi tidak menerima pembayaran gaji.[adv]
Tags
dprd kaltim
