BANJARMASIN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah resmi mengadopsi sistem Kartu Kredit Indonesia melalui kerja sama strategis dengan Bank Kalsel guna memodernisasi tata kelola dan mempercepat efisiensi administrasi anggaran daerah, Kamis (4/6/2026).
Langkah inovatif tersebut diresmikan di sela-sela agenda Rapat Koordinasi Tingkat Tinggi (High Level Meeting) dan Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.
Melalui penandatanganan kesepakatan antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Hulu Sungai Tengah dan Bank Kalsel ini, sistem belanja barang dan jasa jajaran birokrasi kini beralih ke koridor nontunai yang lebih akuntabel.
Bupati Samsul Rizal yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa perluasan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintahan mutlak diperlukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kolaborasi taktis ini juga melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan guna memastikan kesiapan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan ekosistem digital komprehensif di Bumi Murakata.
“Digitalisai bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Samsul Rizal di hadapan para kepala perangkat daerah dan pimpinan perbankan.
Pihaknya menilai ketepatan adopsi teknologi finansial teranyar ini akan memangkas birokrasi administratif yang selama ini dinilai berbelit-belit.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya modernisasi pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Implementasi alat pembayaran tersebut diyakini mampu menjamin transparansi serapan anggaran belanja daerah secara waktu nyata (real-time).
“Keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang tersedia, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya,” jelasnya.
Oleh karena itu, setiap kepala dinas diinstruksikan untuk segera mengintegrasikan sistem digital sebagai bagian dari budaya kerja harian di instansi masing-masing.
“Mari wujudkan inovasi digital agar pelayanan semakin optimal,” pungkasnya.
Melalui komitmen perluasan transaksi elektronik yang masif dan terstruktur ini, sistem pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih modern, bersih, dan berdaya saing tinggi.[nata]
