BANJARMASIN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mewajibkan penerapan sistem transaksi nontunai di seluruh organisasi perangkat daerah guna memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mempercepat transformasi birokrasi modern, Kamis (4/6/2026).
Langkah taktis tersebut dibahas secara komprehensif dalam agenda Rapat Koordinasi Tingkat Tinggi (High Level Meeting) dan Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.
Kegiatan strategis yang melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel Cabang Barabai ini berfokus pada perluasan elektronifikasi transaksi, baik pada sektor penerimaan maupun pengeluaran fiskal daerah.
Guna mengarsiteki sistem keuangan yang lebih akuntabel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) setempat langsung melakukan penandatanganan kerja sama pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia bersama pihak perbankan.
Implementasi teknologi finansial teranyar ini diproyeksikan mampu memotong rantai birokrasi yang lamban sekaligus menutup celah kebocoran anggaran pada setiap instansi di Bumi Murakata.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Samsul Rizal.
Pihaknya menekankan bahwa modernisasi administrasi kepegawaian harus berjalan selaras dengan kesiapan mental para aparatur selaku operator sistem di lapangan.
“Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya wawasan, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang masih dihadapi,” tambahnya.
Setiap instansi diinstruksikan untuk segera mengikis pola kerja konvensional dan beralih penuh pada ekosistem digital demi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas.
Pucuk pimpinan daerah tersebut juga mengajak seluruh jajarannya untuk mengadopsi kemajuan teknologi informasi ini ke dalam ritme aktivitas kedinasan secara masif.
“Mari wujudkan inovasi digital agar pelayanan semakin optimal,” tegasnya.
Kemitraan yang solid bersama Bank Indonesia dan Bank Kalsel diyakini akan menjadi katalisator utama dalam mempercepat tercapainya target indeks elektronifikasi daerah.
“Manfaat dari seluruh program digitalisasi ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas di Bumi Murakata,” pungkasnya.
Melalui konsistensi penerapan transaksi elektronik yang transparan dan terukur ini, jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah optimistis dapat tampil sebagai salah satu daerah pelopor tata kelola digital terbaik di Kalimantan Selatan.[nata]
Tags
hulu sungai tengah
